PSBB Ketat Ala Anies Tak Optimal, Epidemiolog Bilang Karena...
时间:2025-06-02 16:12:44 出处:百科阅读(143)
Hasil pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta belum optimal. Rata-rata warga ibu kota yang terpapar virus corona sebanyak 1.147 orang per hari. Padahal,www.quickq.io kebijakan itu sudah berjalan hampir satu bulan.
Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, menilai penyebab belum maksimalnya PSBB di Ibu Kota karena pemerintah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tak bersinergi.
"Seharusnya seluruh kepala daerah di kawasan Jabodetabek menyinergikan kebijakan penanganan Covid-19. Misalnya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Jabodetabek," saran Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI ini.
Baca Juga: Demo Omnibus Law Tumpah di Jakarta, PSBB Ketat Anies Bakal Berakhir Sia-sia
Pandu menuturkan, pengetatan PSBB di Jakarta semestinya dijadikan alarm daerah penyangga ibu kota untuk juga ikut memperketat kebijakan. Diingatkannya, kasus di wilayah penyangga berpotensi meningkat jika tidak melakukan pembatasan ketat seperti di Jakarta.
"Sebenarnya dengan PSBB, penularan kasus tidak meninggi. Memang belum bisa menurun, tapi penularannya melambat. Tapi akan sulit menekan penularan virus kalau antar-daerah tidak sinergi," paparnya.
Hal sama disampaikan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdul Aziz. Dia menilai pengetatan PSBB dilakukan Jakarta kurang efektif. Pasalnya, tidak didukung daerah penyangga seperti Bodetabek.
"Daerah sekeliling Jakarta mempunyai kebijakan berbeda. Sehingga, banyak orang Jakarta yang pergi ke daerah-daerah penyangga untuk berkumpul sambil makan-makan. Pergerakan orang keluar masuk tak terkontrol," kata Aziz, dalam keterangannya.
Dia mendesak, pemerintah pusat turun tangan membuat satu regulasi penanganan Covid- 19 antara Jakarta dengan wilayah penyangga.
"Harus satu komando kebijakannya. Kalau enggak, susah dikendalikan penularan virus ini," sebutnya.
Seperti diketahui, pengetatan PSBB di Jakarta diberlakukan sejak 14 September lalu. Awalnya hanya dua minggu. Tetapi diperpanjang dua minggu, hingga 11 Oktober 2020. Perpanjangan dilakukan karena penularan Corona masih tinggi.
Halaman BerikutnyaHalaman:
- 1
- 2
上一篇: Usai Digarap Lima Jam oleh Penyidik, Gisel Ogah Berkomentar
下一篇: Viral Bukti Transfer Said Didu Diduga Terima Gratifikasi Puluhan Juta, KPK Jangan Tinggal Diam!
猜你喜欢
- Anies Baswedan Putuskan PSBB Transisi, Epidemiolog: Belum Aman Sebenarnya...
- Pegawai dan Eks Pegawai KPK Terlibat Judi Online, Alexander Marwata: Jumlah Transaksi Rp 111 Juta
- Ada 29 Perusahaan Antre IPO, 9 Diantaranya Merupakan Perusahaan Besar!
- Mulai Hari Ini Biaya Pembuatan Paspor Naik, Jadi Berapa?
- 7 Ciri Kamu Seorang 'Nolep', Ayo Keluar dan Cari Kehidupanmu
- Wujudkan PNBP yang Akuntabel DJKI Secara Resmi Ubah Alur Pembayaran
- Terima Penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama, Menhan Prabowo Dukung Penguatan Polri
- KPK Kembali Usut Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Cepat di Bea Cukai
- Anies dan Prabowo Tak Bersalaman Usai Debat, Begini Tanggapan Mereka